• 03.jpg

travel agency template header

Hari iniHari ini52
KemarinKemarin843
Minggu iniMinggu ini895
Bulan iniBulan ini22779
TotalTotal3054800
IP Address : 3.215.182.81
DEBUG
Time:[0.016479015350342sec]

**Kami memiliki **49 tamu** dan **tidak ada anggota** online**

mini slideshow 3.jpg

Wafat Isa Almasih 10.4.2020 08:00 10 Hari

Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Selasa, 11 Februari 2020

Sungai Raya - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pontianak, Tri Ananto Putro menyebutkan dalam pencairan dana desa akan melalui tiga tahap.

“Tahap pertama sebesar 40 %. Kemudian tahan ke dua juga 40% dan tahap ke tiga 20 %,” ungkapnya saat ditemui Tribun Pontianak, Senin (10/2/2020).

Lebih lanjut, Tri menuturkan pencairan di tahap 1 harus melengkapi persyaratan, yaitu Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tata cara pengalokasian dan rincian dana desa per desa. Serta surat kuasa pemindah bukuan dana desa dari kepala daerah dan peraturan desa APBDes.

Di tahap ke dua, harus ada laporan realisasi penyerapan dan capaian output anggaran sebelumnya. Kemudian laporan realisasi tahap 1 penyerapan minimal 50 % dan capaian output minimal 35 %.

“Untuk di tahap 3 ini laporan realisasi penyerapan sampai di tahap 2 minimal 90 % dengan capaian output minimal 75 %. Selanjutnya ada laporan konvergensi penceghan stunting,” jelasnya.

Tri pun menilai Kabupaten Kubu Raya sangat aktif mendorong desa-desa dalam melengkapi persyaratan pencairan dana desa.

“Ini kabupaten pertama yang berhasil mencairkan dana desa di Kalimantan Barat dan hari ini sudah cair dananya,” ujarnya.

Dalam pengelolaan keuangan negara, jika pencairan dana lebih dari 1 miliyar harus menyiapkan Rencana Penarikan Dana (RPD). Menurutnya, pencairan dana desa ini tidaklah rumit. Semuanya berada di bawah otoritas bupati beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Rata-rata penyebab dana desa belum dapat cair. Dikarenakan Perkadanya yang belum siap, jadi bupati belum menadatangani Perkada atau masih dalam tahap pembahasan,” imbuhnya.

Tri pun menghimbau, agar kabupaten lain di Kalimantan Barat dapat segera melengkapi persyaratan, agar dana desa dapat segera dicairkan.

“Dengan pencairan dana desa lebih awal, pastinya seluruh rencana kegiatan desa dapat segera dieksekusi. Diharapkan kabupaten lain segera bergerak seperti Kubu Raya dan ini harus di contoh,” bebernya.

Selain itu, Tri juga mendorong agar pemerintah pemberdayaan dan desa juga turut serta mendampingi desa dalam penyusunan APBDes guna mempercepat alokasi dana desa.

=========================

SUMBER

??PLG_DEBUG_TITLE??

??PLG_DEBUG_SESSION??

**Informasi Profil**

**Memori Digunakan**

??PLG_DEBUG_QUERIES??

**Galat memilah berkas bahasa**

**Berkas Bahasa Termuat**

**String tidak diterjemahkan**