Maulid Nabi Muhammad SAW 9.11.2019 08:00 17 Hari

Pemkab Kubu Raya Matangkan Pelaksanaan Pilkades Serentak

Kamis, 10 Oktober 2019

Sungai Raya - Pemerintah Kabupaten Raya Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) setempat terus mematangkan proses Pelaksanaan Pemilhan Kepala Desa (Pilkades)  serentak tahun 2019 dengan menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pilkades Serentak di ruang rapat Bupati, Rabu (9/10/2019).

Bupati Kubu Raya H. Muda Mahendrawan, S.H mengatakan, pada tahun ini merupakan Pilkades serentak pertama yang diikuti lebih dari separuh jumlah Desa di daerah ini termasuk 5 Desa baru yang juga akan ikuti Pilkades serentak ini. Total semuanya menjadi 65 Desa dari 123 Desa yang tersebar di 9 Kecamatan.

“Memang titik rintangan yang selalu ada di setiap pelaksanaan Pilkades serentak ini, tentunya harus perlu diwaspadai. Dalam hal ini, Panitia Pemilhan Kepala Desa (PPKD) perlu memahami dinamika yang akan terjadi dan masing-masing Desa, Camat perlu memantapkan komunikasi yang baik kepada PPKD. Ada beberapa hal yang menjadi titik dinamika persyaratan dan dinamika yang menjadi titik krusial. Sehingga agenda rapat ini jaga menjadi penegasan agar tidak terjadinya Pemilhan sehingga persepsinya semakin melebar dan akhirnya terkesan Pemerintah Daerah tidak profesional dan membiarkan hal-hal yang bergejolak di lapangan,” ungkap Bupati Kubu Raya H. Muda Mahendrawan, S.H.

Menurut Bupati, proses persyaratan ini sangat penting. Karena konflik dimulai pada saat proses persyaratan pencalonan, jangan sampai nanti karena ketidaktegasan Pemerintah sehingga akan menambah problem baru dan hal ini seharusnya bisa kita atasi sejak awal.

“Saya minta kepada DSPMD untuk segera melakukan pemetaan terhadap pendistribusian logistik Pilkades, jangan sampai ada warga yang tidak bisa memilih dan jangan sampai kita menghilangkan peluang masyarakat. Saya kira dengan pemetaan ini kita bisa menempatkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bisa diakses masyarakat. Tentunya memang perlu kita fikirkan secara parsial terkait pemetaan TPS,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) Kabupaten Kubu Raya dr. Nursyam Ibrahim mengatakan kegiatan ini sebagai langkah untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilhan, Pelantikan, pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Pelaksanaan Pilkades Serentak tahun 2019 yang diikuti 65 Desa se-Kabupaten Kubu Raya.

“Pelaksanaan Pilkades serentak memasuki 4 tahap, diantaranya tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara pada tanggal 16 November 2019 dan pada waktu yang sama akan dilakukan tahapan pemenang Pilkades. Dari 65 Desa yang ikut Pilkades serentak yang mengikuti seleksi tes tertulis Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) karena lebih dari 5 orang telah telaksana 16 Kali,” ungkap Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) Kabupaten Kubu Raya dr. Nursyam Ibrahim saat menyampaikan laporannya pada rapat tersebut.

Nursyam menuturkan, dari 16 pelaksanaan tes tertulis Bacakades untuk masuk ke 5 besar ini sudah muncul masalah-masalah yang berpotensi menjadi masalah hukum di lapangan. Untuk itu dirinya meminta kepada Camat dan Kapolsek di masing-masing Kecamatan sudah harus mengantisipasi sedini mungkin terjadinya masalah hukum terkait pelaksanaan Pilkades serentak ini.

“Artinya ketidak puasan terkait Pilkades ditambah pelaksanaan seleksi kemarin sudah memunculkan riak ditingkat Desa dan Kecamatan. Misalnya kejadian Di Kecamatan Sungai Raya dan inilah masalah yang bisa meluas nantinya pada saat menjelang hari pencoblosan. Paling tidak tingkat kewaspadaan kita terkait proses gagalnya Pilkades kita yang bisa saja terjadi di beberapa titik Desa dan ini harus kita jaga dan meningkatkan indentifikasi potensi masalah disetiap Desa,” paparnya.

Di tempat yang sama Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pengelolaan Keuangan Desa Yusran Anizam, S.Sos, M.Si menerangkan peran Kelompok Kerja (Pokja) terkait pengamanan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang mana Bupati Kubu Raya juga telah mengarahkan Pokja turun bersama-sama dengan Kecamatan untuk percepatan ini, terutama adanya 10 Desa yang mengalami keterlambatan sehingga menghambat pencairan tahap III.

“Ada beberapa Desa yang sudah siap pencairan tahap III terdapat lebih kurang 45 Desa, sehingga ini memerlukan pendampingan. Untuk itu saya mohon Camat untuk mendorong ini dalam mengamankan Dana Desa (DD), karena ini harus ditransfer melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), karena jika terlambat pentransferannya mana akan harus,” paparnya.

Terkait pelaksanaan Pilkades, Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya ini menjelaskan, sesuai dengan surat edaran Bupati yang menyatakan jika pencalonan Kades masih berstatus PNS mana secara otomatis itu sudah pasti gugur pencalonannya. Sementara untuk logistik Pilkades Dana sarana lainnya saat ini prosesnya pengadannya sedang berjalan. Sementara untuk kotak suaranya, pihak Komisi Pemilhan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya sudah bersedia untuk meminjamkan kotak suaranya jika terdapat kekurangan. Apabila ada penambahan TPS, hal ini tentunya tidak menjadi masalah terkait logistiknya, tinggal menambahkan oprasionalnya saja.

“Terkait penambahan oprasionalnya tentunya dari aparat Kepolisian juga akan menambah personilnya dari 19 menjadi 33 personil untuk satu Kecamatan. Terkait dengan pengamanan, kebetulan kita juga sedang menyusun APBD kita dan kami akan diskusikan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan mulai September ini juga ada bantuan untuk Muspika di tingkat Kecamatan,” pungkasnya.
Rapat Evaluasi ini juga dihadiri Polresta Pontianak, Polres Mempawah, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kabag Hukum, Kabag Pemerintah dan jajaran di DSPMD Kabupaten Kubu Raya.

=========================

SUMBER