Tahun Baru Islam 1 Muharram 1441 H 1.9.2019 08:00 12 Hari

Pj Sekda Kubu Raya Terima LHE-AKIP

Kamis, 7 Februari 2019

Sungai Raya - Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam menerima Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE-AKIP) tahun 2018 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi diserahkan langsung Menteri PAN-RB Syafruddin di Hotel Golden Tulip Galaxy Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (6/2/2019).

Yusran menerangkan evaluasi dilakukan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

“SAKIP ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,” tuturnya seusai menerima LHE.

Sejalan dengan itu, lanjut Yusran, Kementerian PAN-RB terus mendorong implementasi SAKIP agar setiap instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah mampu menerapkan manajemen berbasis kinerja secara tepat. Ia mengungkapkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang diberikan oleh Kementerian PAN-RB berisikan rekomendasi yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada tahun berikutnya guna memperbaiki tata kelola pemerintahan di setiap instansi pemerintah.

“Evaluasi yang dilakukan Kementerian PAN-RB bukanlah evaluasi terhadap dokumen laporan kinerja, melainkan evaluasi terhadap seluruh sistem yang berjalan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan,” imbuhnya.

Menteri PAN-RB Syafruddin mengatakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berhasil mencegah potensi pemborosan anggaran yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Ia mengungkapkan di tahun 2017 anggaran yang berhasil dihemat sebesar Rp 46 triliun. Penghematan di tahun 2018 bertambah mencapai angka Rp 64,8 triliun pada 24 provinsi dan 216 kabupaten/kota. Karena itu, dirinya mengapresiasi perjuangan seluruh kepala daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintahannya.

“Mengubah mindset seluruh pegawai tidaklah mudah, mengajak untuk berubah sungguh sulit. Namun sekarang bukan saatnya kita berpangku tangan dan berdiam diri dalam menghadapi perubahan. Arus perubahan dalam tata kelola pemerintahan tidak bisa dibendung atau dihentikan, ia akan terus mengaliri nadi pemerintahan,” ujarnya.

Karena itu, mantan Wakapolri ini mengajak seluruh pimpinan pemerintah daerah serta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berubah dan berbenah.

“Mari kuatkan sinergi dan optimisme untuk menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, sehingga amanah rakyat melalui anggaran negara dapat dimanfaatkan seluasnya untuk kemajuan bangsa,” ajaknya.

LHE-AKIP yang diserahkan Menteri PAN-RB adalah untuk Wilayah II yang meliputi 11 provinsi dan 150 kabupaten/kota se-Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta DKI Jakarta.

=========================

SUMBER