Hari Raya Idul Fitri 1438 H 25.6.2017 08:00
June 2017
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Segera Manfaatkan Amnesti Pajak

Apa Itu Amnesti Pajak ?

Amnesti Pajak/Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar Uang Tebusan.

 

 

 

Mengapa Mengikut Amnesti Pajak ?

Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak akan memperoleh manfaat berupa :

  1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang.
  2. Tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan.
  3. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan.
  4. Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan.
  5. Jaminan Rahasia dimana data Pengampunan Pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lain.
  6. Pembebasan PPh terkait proses balik nama harta.

Siapa yang Dapat Memanfaatkan Amnesti Pajak ?

Seluruh Wajib Pajak baik Orang Pribadi/Badan, kecuali yang :

  • sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah P-21,
  • sedang menjalani proses peradilan,
  • sedang menjalani hukuman,

atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Kemana Permohonan Amnesti Pajak Disampaikan ?

Permohonan Amnesti Pajak disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau Kedutaan Besar tertentu.

Kapan Permohonan Amnesti Pajak Disampaikan?

Sampaikan Surat Pernyataan Harta beserta lampirannya pada :
Periode I : Sejak tanggal diundangkan UU Pengampunan Pajak s.d. 30 September 2016.
Periode II : 1 Oktober 2016 s.d. 31 Desember 2016.
Periode III : 1 Januari 2017 s.d. 31 Maret 2017.

Bagaimana Alur Permohonan Amnesti Pajak ?

 

 

Helpdesk

Hubungi helpdesk KPP tempat Anda terdaftar untuk memndapatkan informasi tentang :

  • seputar Amnesti Pajak,
  • syarat dan ketentuan,
  • tunggakan pajak, dan
  • penghitungan uang tebusan.

 

Ungkap

Ungkapkan seluruh harta yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Terakhir dengan cara menyampaikan Surat Pernyataan Harta beserta lampirannya.

Surat Pernyataan Harta tesebut berisi informasi terkait harta, utang, harta bersih, serta perhitungan dan pembayaran uang tebusan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak sendri bagi Orang Pribadi atau oleh pemimpin tertinggi badan usaha/kuasanya bagi Badan Usaha.

Syarat

1. Memiliki NPWP,
2. Membayar Uang Tebusan,
3. Telah melapor SPT Tahunan PPh Tahun Pajak Terakhir,
4. Melunasi seluruh tunggakan (termasuk cabang), dan
5. Mencabut permohonan :

  • Pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
  • Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam SKP dan/atau STP yang terdapat pokok pajak yang terutang.
  • Pengurangan/pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
  • Gugatan, Keberatan, Banding, dan PK.
  • Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan

6. Surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta ke dalam wilayah NKRI. (khusus repatriasi)
7. Surat pernyataan tidak mengalihkan harta ke luar wilayah NKRI.
8. Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha.

Bagi yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan harus melunasi :

  1. Pajak yang tidak atau kurang dibayar.
  2. Pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.

 

Tebus


 

 

 

 

 

 

Tarif Khusus Pelaku UMKM

Wajib pajak dengan peredaran usaha s.d. Rp4,8M dikenakan tarif sebesar :

0,5%, jika pengungkapan harta s.d. Rp10 M

2%, jika pengungkapan harta lebih dari Rp10 M

Tarif bagi pelaku UMKM berlaku sejak tanggal diundangkan UU Pengampunan

Pajak sampai dengan 31 Maret 2017


Berapa jangka waktu penyelesaian permohonan?

Surat Keterangan Amnesti Pajak diterbitkan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak tanggal diterima Surat Pernyataan Harta dan lampirannya.



Setelah lewat periode Amnesti Pajak :

  1. Bagi Wajib Pajak yang telah mengajukan Amnesti Pajak, harta yang belum diungkapkan akan dianggap sebagai penghasilan, dikenai PPh, dan ditambah sanksi 200%.

  2. Bagi Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan Amnesti Pajak, harta yang belum dilaporkan dianggap sebagai penghasilan, dikenai pajak, dan ditambah sanksi sesuai Undang-undang Perpajakan.

 

Download :

Download Formulir :

Untuk Wajib Pajak Badan (21.93 KB)
Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (21.08 KB)

 

Info Lengkap : www.pajak.go.id/amnestipajak